Repost WA Group Jurnalis Indonesia: Yang Minta Luhut Mundur, JoMan atau Jokowi?

  • Bagikan


MATRANEWS.id — Dalam idiom kebudayaan Jawa dikenal istilah nabok nyilih tangan. Menampar pinjam tangan orang lain.

Terkait kasus bisnis polymerase chain reaction (PCR) yang diduga melibatkan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Ketua Jokowi Mania (Joman) Imanuel Ebenezer meminta Luhut mengundurkan diri dari jabatannya sekarang.

banner 336x280

Luhut diduga berbisnis tes PCR di tengah pandemi Covid-19.

“Lebih baik lagi Pak LBP mengundurkan diri dengan secara terhormat karena apapun kejadian kemarin bangsa ini terkenal bangsa yang memaafkan,” kata Ebenezer, dalam program Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV, Senin (8/11/2021).

Bila Luhut tidak ingin mengundurkan diri, lanjut Ebenezer, maka sebaiknya Presiden Jokowi menunjukkan ketegasannya dengan mengganti Luhut dalam reshuffle Kabinet Indonesia Maju nanti.

BACA JUGA: Siapa Yang Tahun Depan Dapat Booster Vaksin Gratis?

Sebenarnya bukan hanya relawan Jokowi saja yang geram dan jengkel dengan ulah pejabat yang mengambil untung ditengah pandemi Covid 19.

Banyak juga lapisan masyarakat lainnya yang kecewa dan marah dengan perilaku pejabat biadab itu.

Sebelumnya Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) melaporkan Luhut Panjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir ke KPK terkait bisnis PCR tersebut.

Parpol yang dideklarasikan pada 1 Juni 2021 tersebut, langsung membuat gebrakan politik yang menyentak.

Partai ini dideklarasikan oleh sejumlah eks pengurus pusat Partai Rakyat Demokratik (PRD). Masyarakat mengenal PRD sebagai partai yang cenderung beraliran kiri.

Jika Luhut tidak mau mundur atau Jokowi juga tidak berani memecat Luhut, diperkirakan akan semakin banyak lapisan masyarakat yang akan melakukan aksi demonstrasi dan atau melaporkan dua menteri yang terkait bisnis PCR ini ke polisi.

Bisnis PCR para pejabat ini sudah menjadi perhatian publik karena berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

BACA JUGA: Kemilau Jenderal Andika, Redupkan Letjen Prabowo Untuk Nyapres

Sebagai pejabat negara, Luhut dan Erick, seharusnya berperan sebagai wasit karena mereka terlibat dalam pembuatan kebijakan soal pemberlakuan penggunaan PCR dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Ini sih wasit merangkap sebagai pemain. Penguasa merangkap sebagai pengusaha (Pengpeng), mengambil keuntungan dari penderitaan masyarakat.

Menyamarkan keterlibatan menteri

Pendukung Jokowi lainnya yang juga meradang atas ulah Luhut dan Erick dalam bisnis PCR adalah Deny Siregar.

Pegiat media sosial yang lebih dikenal sebagai buzzer bayaran yang direkrut rezim penguasa ini, juga menyatakan kegeramannya atas bisnis PCR yang melibatkan kedua menteri bawahan Jokowi ini.

Dengan regulasi wajib PCR, kata Denny, malah dijadikan buat ladang menaikkan harga seenaknya. Dia meyakini sepanjang ada aturan wajib tes PCR maka akan banyak yang aji mumpung gitu.

“Selama masih banyak peraturan yang dikeluarkan dgn konsep “wajib”, maka banyak pencuri juga akan memanfaatkan.”

BACA JUGA: Hanya Ada Tiga Polisi Jujur di Republik ini, Siapa Hayo?

“Bisnis ginian menggiurkan. Biaya belinya murah, jualnya gila2an. Dan kita ga bisa ga beli, krn diwajibkan,” tulisnya merespons harga tes PCR di Bali sampai 1 juta.

Saya sengaja mengutip dan menampilkan pernyataan protes dan rasa kecewa dari para pendukung Jokowi dalam kebijakan bisnis PCR ini karena kalau kelompok oposisi sudah biasa mengkritisi kebijakan Jokowi.

Kini bisnis PCR sudah terlanjur menjadi informasi publik. Keterlibatan dua pejabat negara bawahan langsung Presiden ini sudah sangat terang benderang.

Walaupun mereka berkilah tidak mengambil untung, namun logika awam pun menilai mana mungkin sebuah perusahaan terbatas (PT) didirikan kalau bukan untuk mencari laba.

Bisnis PCR ini dijalankan oleh PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI). Pemegang saham perusahaan ini, antara lain Yayasan Adaro Bangun Negeri, PT Toba Bumi Energi dan PT Toba Sejahtra.

Kedua PT yang disebut terakhir adalah anak perusahaan PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA).

Luhut Panjaitan mengakui pernah memiliki saham di situ. Sedangkan Yayasan Adaro Bangun Negeri berkaitan dengan PT Adaro Energy Tbk (ADRO).

Presdirnya adalah Boy Thohir, kakak kandung Erick Thohir.

BACA JUGA: Video Artis Vanessa Yang Viral ini dia

Dari struktur kepemilikan saham PT GSI, terlihat jelas adanya benturan kepentingan perusahaan dengan posisi Luhut dan Erick sebagai pejabat negara yang terkait dengan pembuatan kebijakan harga PCR dan kewajiban masyarakat untuk menjalani tes PCR.

Adalah mantan Direktur YLBHI, Agustinus Edy Kristianto, yang telah membongkar bisnis PCR dan membeberkan para pemegang saham yang bercokol PT GSI tersebut.

Tidak lama kemudian Majalah Berita Mingguan Tempo, juga membuat laporan investigasi tentang bisnis PCR yang melibatkan Menteri Luhut Panjaitan dan Erick Thohir.

Untuk menyamarkan keterlibatan kedua menteri ini dalam bisnis PCR, sejak tahun 2000 hingga 2021, PT GSI sudah tujuh kali mengubah akta.

Sekarang gampang saja, kalau Presiden Jokowi tidak berani memecat Luhut Panjaitan dan Erick Thohir, maka bisa diduga Jokowi pun ikut terlibat dalam cuan bisnis PCR ini.

Mari kita gunakan akal sehat masing-masing. Seorang Menko Kemaritiman dan Investasi merangkap jabatan sebagai Koordinator PPKM.

Dia adalah pucuk pimpinan dalam hal kebijakan Covid-19 dan investasi. Lalu, ada juga seorang Menteri BUMN yang merangkap Ketua Tim Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

“Menteri Kesehatan-nya bekas Wakil Menteri BUMN,” tulis Agustinus Edy Kristianto di akun Facebooknya.

BACA JUGA: Cara Lacak HP Orang Tanpa Ketahuan 

Setelah membaca uraian lengkap tentang PT GSI dan sepak terjangnya dalam lingkaran bisnis PCR, saya tiba-tiba sangat mengkhawatirkan keselamatan Edy Kristianto.

Walaupun rakyat Indonesia sekarang hidup di alam demokrasi bahkan para elite kekuasaan sering membuat pencitraan dengan jargon “Saya Indonesia Saya Pancasila”.

Namun dalam kenyataan sehari-hari kita banyak menyaksikan praktek mafia.

Sehingga sangat mungkin saja, Agustinus Edy Kristianto dijadikan target untuk dihabisi.

Banyak contoh kematian tidak wajar yang dialami pejabat dan tokoh di negeri ini, misalnya Jaksa Agung Baharudin Lopa.

Ada Ketua KPU Husni Kamil dan tokoh hak asasi manusia Munir yang meninggal akibat diracun dalam penerbangan dari Jakarta ke Amsterdam Belanda.

Semoga kekhawatiran saya ini tidak jadi kenyataan. Yang jelas Agustinus Edy Kristianto, praktis berjuang sendirian.

Dia menggunakan haknya sebagai rakyat sipil untuk bersuara, menyampaikan pendapat dan temuannya seputar bisnis PCR.

Lain dengan orang-orang seperti pendukung dan relawan Jokowi atau Jokowi Mania (JoMan).

Mereka adalah kumpulan orang-orang yang dibayar dan atau diberi kompensasi berupa jabatan komisaris BUMN. Misalnya, Ketua JoMan, Immanuel Ebenezer, tercatat sebagai komisaris anak perusahaan BUMN PT Pupuk Indonesia.

Dia menjadi Komisaris Independen PT Mega Eltra, anak perusahaan Pupuk Indonesia yang bergerak di bidang perdagangan dan konstruksi.

Melalui anak usahanya, perusahaan ini juga memproduksi cat. Dengan begitu, sangat boleh jadi teriakan lantang Ebenezer agar Luhut Panjaitan mundur dari kabinet karena ada pesanan dari elite kekuasaan yang ingin menyingkirkan Luhut.

Akan tetapi pernyataan keras Ebenezer ini bisa juga pesanan dari Jokowi sendiri. Sebagai orang Jawa, Jokowi paham betul makna Nabok Nyilih Tangan.

BACA JUGA: Mafia Tanah Diungkap Majalah Eksekutif

Itu adalah peribahasa Jawa. Artinya dalam bahasa Jawa ialah “Tumindak ala kanthi kongkonan wong liya”.

Terjemahan dalam bahasa Indonesia adalah “melakukan perbuatan buruk dengan cara menyuruh orang lain”.

Kita tunggu saja drama selanjutnya dari skandal cuan bisnis PCR ini.

Yang jelas, bisnis tes PCR ini merupakan skandal besar bobroknya mental pejabat negara.

Skandal ini bagaikan kotoran yang dilemparkan ke wajah pemerintahan Jokowi. Bau dan menjijikan.

Kalau Jokowi mempunyai keberanian memecat menterinya yang diduga terlibat dalam bisnis PCR, bisa sedikit memulihkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Sebaliknya jika Jokowi membiarkan skandal besar ini berlalu begitu saja, bukan mustahil Jokowi akan dipenjara setelah dia mengakhiri jabatannya sebagai Presiden nanti.

Bahkan kemungkinan terburuk, rakyat Indonesia akan turun ramai-ramai ke jalan secara massif untuk memaksa Jokowi mundur dari jabatannya sebelum tahun 2024. Kita tunggu saja.*

BACA JUGA: majalah eksekutif edisi November 2021

 



Source link

banner 336x280
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *